PEMERINTAH INDONESIA MELAKUKAN PERUBAHAN ATAS TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

PEMERINTAH INDONESIA MELAKUKAN PERUBAHAN ATAS TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

JAKARTA, TaxCenter – Pemerintah Indonesia terus menerapkan berbagai macam kebijakan kebijakan perpajakan. Melalui penerapan kebijakan kebijakan perpajakan tersebut pemerintah Indonesia berharap dapat terus mendorong peningkatan sistem perpajakan yang telah berlaku sebelumnya.

Baru baru ini Kementerian Keuangan melakukan revisi atas peraturan mengenai tarif dari Cukai Hasil Tembakau. Topik mengenai perubahan atas tarif dari Cukai Hasil Tembakau tersebut menjadi salah satu pembahasan di media nasional saat ini.

Perubahan atas peraturan mengenai tarif Cukai Hasil Tembakau tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 109/2022 yang menjadi perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 192/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

Sebagai informasi, untuk perubahan dari tarif dari Cukai Hasil Tembakau yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 109/2022 ini mulai berlaku pada tanggal di undangkannya yaitu tanggal 4 Juli 2022.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 109/2022 tersebut terbagi menjadi 2 (dua) golongan pengusaha pabrik hasil tembakau jenis Sigaret Kelembak Kemenyan (KLM).

Untuk golongan yang pertama yaitu untuk pabrik dengan produksi lebih dari 4 juta batang dan untuk golongan kedua yaitu untuk pabrik dengan produksi tidak lebih dari 4 juta batang.

Kemudian untuk batasan dari Harga Jual Eceran (HJE) dan tarif cukai sigaret KLM dibagi menjadi 2 (dua) golongan. Untuk golongan pertama Harga Jual Eceran (HJE) paling rendah sebesar Rp 780 dengan tarif cukai sebesar Rp 440.

Dan untuk golongan kedua Harga Jual Eceran (HJE) paling rendah Rp 200 dengan tarif cukai sebesar Rp 25. Dan untuk Sigaret KLM yang diimpor, untuk Harga Jual Eceran (HJE) terendah ada di angka Rp 780 dengan tarif cukai sebesar Rp 400.

Bapak Nirwala Dwi Heryanto selaku Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menjelaskan bahwa penetapan dari tarif cukai pada hasil tembakau perlu memperhitungkan skala produksi untuk memastikan setiap produsen dapat bersaing secara adil.

Beliau mengungkapkan bahwa kebijakan mengenai cukai KLM telah melalui kajian kajian yang dilakukan oleh pemerintah secara hati hati sejak bulan Februari 2022.

Berdasarkan dari kajian tersebut, pemerintah Indonesia menilai bahwa perlu adanya penetapan tarif cukai berdasarkan dari skala produksi pada KLM.

Perkoppi berharap melalui perubahan atas kebijakan tersebut diharapkan oleh pemerintah Indonesia dapat memberikan keadilan dalam industri hasil tembakau, dan Perkoppi berharap melalui kebijakan kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah dapat mendorong peningkatan keadilan dalam perpajakan di Indonesia.